Tingkatkan Integritas dan Tata Kelola, Bupati Lebak Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi Bersama KPK dan Kemendagri

Pemerintah Kabupaten Lebak terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini ditegaskan lewat kehadiran Bupati Lebak dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Pendopo Gubernur Banten, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan strategis yang menghimpun jajaran Pemerintah Daerah se-Provinsi Banten dan Jawa Barat tersebut menjadi momentum krusial untuk memperkuat sinergi lintas daerah sekaligus memperkokoh komitmen pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam sambutannya, Gubernur Banten, Andra Soni, menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, LKPP, Ombudsman, serta para kepala daerah yang hadir.

Andra Soni menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama pembangunan. Keberhasilan suatu pemerintah daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau megahnya infrastruktur yang dibangun, melainkan dari kualitas tata kelola dan ketepatan sasaran pemanfaatan anggaran.

"Integritas merupakan fondasi utama pembangunan. Keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari kualitas tata kelola, ketepatan sasaran penggunaan anggaran, transparansi pengambilan keputusan, serta manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujar Gubernur Banten.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah—khususnya koordinasi lintas wilayah antara Provinsi Banten dan Jawa Barat. Kompleksitas tantangan pemerintahan saat ini menuntut seluruh lembaga untuk menanggalkan egosentrisme dan meningkatkan kolaborasi.

Pertukaran pengalaman, penyelarasan kebijakan, serta pengawasan melekat bersama lembaga-lembaga pengawas negara diharapkan mampu melahirkan skema pencegahan korupsi yang lebih responsif dan efektif di lapangan.

Sementara itu, kehadiran Bupati Lebak dalam ajang tersebut menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Lebak terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance. Pemkab Lebak bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan fungsi pengawasan internal, serta memastikan pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara bertanggung jawab dan berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat.

Rakor ini diakhiri dengan komitmen bersama seluruh kepala daerah untuk menindaklanjuti arahan strategis dari kementerian dan lembaga pengawas demi mewujudkan birokrasi yang melayani dan bebas dari korupsi. (Tim Komunikasi Publik)

Apakah naskah berita ini sudah sesuai dengan nada dan format penerbitan yang Anda butuhkan? Jika ada detail khusus atau nama pejabat daerah yang ingin ditambahkan, silakan beritahu saya!